sponsor

sponsor

Slider

Recent Tube

kriminalitas

nasional

ekonomi

politik

peristiwa

Regional

Komisi Hukum berencana menggulirkan hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP Miryam S Haryani

Dalam rapat kerja antara Komisi III dengan KPK yang di gelar maraton selama dua hari, anggota Komisi mempertanyakan penyebutan enam orang yang diduga menekan Miryam S Haryani untuk mencabut berita acara pemeriksaannya di KPK. Komisi hukum rasa perlu mendengarkan langsung pengakuan Miryam kepada kepada penyidik KPK. Namun pimpinan KPK menolak permintaan tersebut. Akhirnya mayoritas Komisi Hukum berencana menggulirkan hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP Miryam. Namun sinyal berbeda datang dari pimpinan fraksi, mereka menilai hak angket tidak perlu di gulirkan kalau hanya untuk mempertanyakan BAP Miryam.
BAP Miryam S Haryani
hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP Miryam S Haryani
"PPP tentu dalam posisi juga menyetujui penggunaan instrumen itu sepanjang ya tidak hanya yang di soal itu bukan hanya persoalan dugaan ya adanya penekanan oleh enam anggota Komisi III terhadap Miryam S Haryani seperti yang di ungkap oleh penyidik KPK dalam persidangan kasus e-KTP ya karena kalau hanya itu saja itu rasanya terlalu sempit ya instrumen pengawasan itu menggunakan hak angket" ujar Asrul Komisi Hukum DPR.

"Kalau misal itu di tenggar ada penyimpangan ya kita setuju itu di buka supaya publik tidak ada tanda tanya dan tidak perlu ada kecurigaan. Tapikan tidak musti misalkan harus angket atau harus apa nah kita intinya setuju nah kalau misal angket tentukan perlu kita bicarakan di tingkat fraksi dan partai nah hasil dari Komisi III itu belum kita bahas di fraksi" ucap Yandri Susanto Sekretaris PAN.

Sementara pimpinan Dewan enggan berpolemik perihal hak angket, pimpinan DPR menyerahkan mekanisme pengajuan hak angket ke Komisi Hukum DPR.

"Yakan kita lihat bagaimana perkembangannya saya sendiri belum mendalami ya karena kesibukan soal pilkada kemarin apa yang menjadi sipembicaraan antara rekan-rekan Komisi III dengan KPK tapi kalau sudah pada kesimpulannya itu saya kira itukan berartikan kawan-kawan di Komisi III menggunakan hak mereka untuk melakukan satu penyelidikan juga" kata Fadli Zon Wakil Ketua DPR.

Meski Komisi Hukum berniat menggulirkan hak angket, pimpinan KPK bersikukuh tidak akan membuka rekaman BAP Miryam S Haryani. KPK beralasan proses penyidikan tengah berlangsung sehingga di khawatirkan mengganggu proses penyidikan kasus korupsi KTP Elektronik.

Pendukung Ahok-Djarot Adu Mulut Dengan Ketua Bawaslu Saat Dilakukan Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan suara ulang atau PSU di TPS nomor 1 Gambir Jakarta Pusat di warnai perdebatan saat sejumlah orang menganggap PSU tidak sah. PSU dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya penggunaan formulir C6 milik orang lain lebih dari satu warga. Pendukung pasangan calon nomor urut 2 ini protes kepada Ketua Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Provinsi DKI Jakarta di TPS 01 Gambir saat pemungutan suara ulang berlangsung pada Sabtu pagi.
Pendukung Ahok-Djarot Adu Mulut
Pendukung Ahok-Djarot Adu Mulut
Salah satu saksi pasangan Ahok-Djarot di TPS 01 memprotes pelaksanaan pemungutan suara ulang karena menilai rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran formulir C6 tidak melibatkan saksi pasangan calon mereka juga kecewa lantaran 2 orang yang diduga menggunakan C6 orang lain tidak di tangkap.

"Menurut mereka karena saksi mereka tidak dimintai keterangan tapi menurut Panwas kecamatan itu tidak boleh merekomendasikan sesuatu tanpa dia mendapatkan keterangan tapi yang bersangkutan sudah di panggil ya tapi tidak hadir sedangkan batas waktu rekomendasi pemungutan suara ulang ini paling lambat 2 hari setelah pungut hitung jadi kami tetap mengacu kepada peraturan KPU juga ya kami prinsipnya bahwa pemungutan suara ulang ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pokoknya kalau keberatan semua keberatan yang terjadi di TPS ini di catatkan dalam form C2 KWK2 biar semua jelas" ujar Mimah Susanti Ketua Bawaslu DKI Jakarta.

Penggunaan formulir C6 milik orang lain oleh lebih dari 2 orang membuat komisi pemilihan umum Provinsi DKI Jakarta menggelar pemungutan suara ulang di 2 TPS yaitu di TPS 01 Gambir dan TPS 19 Pondok kelapa Jakarta Timur. Di TPS 01 Gambir angka partisipasi pemilih menurun drastis jika di bandingkan 19 April lalu.

Di gelar sejak Sabtu pagi pemungutan suara ulang di TPS 01 Gambir Jakarta Pusat di ikuti 234 pemilih dari total 629 warga yang tercatat dalam daftar pemilih atau sekitar 37,5%. Angka partisipasi turun jika di bandingkan dengan partisipasi pemilih yang mencapai 76% di TPS 01 Gambir pada 19 April lalu.

Pemungutan suara ulang ini dilakukan setelah panitia pengawas pemilu menemukan adanya 2 orang yang menggunakan formulir C milik orang lain pada saat pencoblosan 19 April. Persoalan ini merupakan permasalahan yang sama dengan latar belakang pemungutan suara ulang pada putaran pertama.

"Menurut ketentuan memang pemilih dalam DPT itu memberikan C6 untuk di sampaikan kepada KPPS lalu dalam surat edaran dan PKPU dinyatakan kalau C6nya sekalipun di bawa tapi di curigai atau di ragukan keberadaannya maka boleh menggunakan identitas lain memuat nama foto dan alamat" ucap Betty Epsilon Idroos Komisioner KPU DKI Jakarta.

Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti menyatakan pelanggaran C6 tidak hanya terjadi di 2 TPS saja melainkan di 9 TPS. Namun di 7 TPS lain hanya di temukan 1 orang saja yang menggunakan formulir C6 milik orang lain sehingga tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang melainkan hanya penyidikan pidana pemilu. Bawaslu mencatat pelanggaran Pilkada DKI tidak hanya terkait penyalah gunakan C6 saja, juga dugaan pelanggaran administrasi hingga dugaan pidana pemilu.

Pemungutan suara ulang juga dilakukan di TPS 19 Pondok Kelapa Duren Sawit, Pemungutan suara ulang dilakukan karena di temukan penyalah gunakan form C6 di TPS ini. Saat hari pencoblosan ada 2 warga yang menggunakan form C6 milik orang lain. Berdasarkan undang-undang tentang pilkada jika lebih dari 1 orang menggunakan form C6 milik orang lain maka harus di lakukan pemungutan suara ulang. Jumlah DPT di TPS 19 ini adalah sebanyak 661 orang di tambah 8 orang tambahan. Tingkat partisipasi pada hari pencoblosan 19 April kemarin mencapai 90% atau sebanyak 551 suara di mana suara pasangan Anies-Sandi menjadi juara di TPS ini dengan Perolehan 349 suara sedangkan Basuki-Djarot 209 suara dan 9 suara tidak sah.

Penghitungan suara ulang dilakukan di TPS 19 Pondok Kelapa kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Suara Anies-Sandi tetap unggul di TPS ini. Pada pemungutan suara ulang ini hasil perhitungan tidak mengalami perubahan pemenang di mana pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengungguli pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dengan jumlah Perolehan suara sebesar 256 suara dari total suara yang sah sebesar 331 suara. Jumlah partisipasi kali ini sekitar 50% lebih rendah di bandingkan saat pencoblosan 19 April yang mencapai 90%. Menurut Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno yang meninjau lokasi ini rendahnya partisipasi di sebabkan oleh bertepatan dengan libur panjang.

Meningkatnya Kasus Penculikan Anak, KPI Tekankan Orang Tua Agar Tingkatkan Pengawasan Terhadap Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat kasus penculikan anak mengalami kenaikan, terakhir di tahun 2016 terdapat peningkatan kasus jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang ada 16 kasus di tahun 2016 terdapat 26 kasus. Sementara di tahun 2017 KPAI masih mendata beberapa banyak kasus penculikan terhadap anak namun sebagai antisipasi KPAI menghimbau agar orang tua tingkatkan kewaspadaan terutama saat berada di ruang publik.
Penculikan Anak
Meningkatnya Kasus Penculikan Anak
"anak-anak kita diberikan kewaspadaan yang paling utama adalah pengawasan yang aktif pastinya dari pihak orang dewasa ya karena ternyata penculikan pun juga ada dari orang tua kandung karena alasan konflik rumah tangga. Nah untuk anak-anak di berikan satu ada nomor kontak yang kapan pun bisa di kontak oleh mereka" ujar Erlinda Koordinator Divisi Sosialisasi KPAI.

Tentu saja banyak warga yang panik setelah membaca berita di koran Manado pos yang terbit 20 Maret lalu. Isu penjualan organ manusia di kliem bisa bernilai hingga 5 miliar rupiah, isu ini pun di kaitkan dengan maraknya kasus penculikan anak di sejumlah daerah. Namun nyatanya kasus ini tidak benar koran Manado pos Jumat hari ini sudah meluruskan pemberitaan tersebut, kapolda Sulawesi Utara memastikan pengawasan Polisi juga di tingkatkan di sekitar sekolah dan tempat bermain anak.

"ini menurut saya ini hoax karena apa dari rumah sakit pun juga sudah saya cek tidak ada itu yang harga-harga seperti itu, itu meresahkan masyarakat dan saya sudah jelaskan di Menado Pos hari ini bahwa itu hanya hoax dan tidak usah percaya sama itu namun demikian untuk meyakinkan kepada masyarakat seluruh jajaran saya sudah saya perintahkan saat-saat bubaran anak  sekolah, saat masuk sekolah, di tempat-tempat bermain anak-anak sudah kita back up seluruh anggota saya di sana.

Mensos Ambil Alih Hak Asuh Anak Korban Selamat Dalam Peristiwa Pembunuhan Satu Keluarga

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa mengunjungi bocah korban selamat dari peristiwa tragis pembunuhan satu keluarga di Medan Sumatera Utara. Seluruh Keluarga korban meninggal dalam peristiwa pembunuhan ini. Kunjungannya untuk mengutarakan pengambil alihan hak asuh dan perawatan terhadap korban. Pengobatan korban juga di pastikan akan terus berjalan selama tiga bulan ke depan. Terutama perawatan berbasis penanganan konselor traumatik.
pembunuhan satu keluarga di Medan

"saya juga menawarkan karena anak saya yang nomor dua itu beberapa kali mengingatkan saya sampai kepada kalau memang keluarga mengizinkan kata anak saya ibu boleh minta tolong untuk mengasuh sampai sebegitu ibanya dan kasih dari anak saya yang nomor dua baru berumur 22 tahun tapi dialah yang memberikan informasi ini dari awal" Ujar Khofifah Indar Parawangsa Menteri Sosial.

Kinara bocah perempuan 4 tahun selamat dalam percobaan pembunuhan sekeluarga di jalan manggan Medan Deli. Upaya penyembuhan trauma psikologis mendalam terus di upayakan bagi Kinara. Korban di rujuk dari rumah sakit Bhayangkara Sumut ke Rumah sakit Adam Malik akibat luka di bagian otak dan patahan di tulang tengkorak kepala. Kinara di perkirakan selesai menjalani perawan medis pada pekan depan.

Minggu pagi kondisi Kinara korban selamat dari pembantaian satu keluarga di Medan semakin membaik. Bocah empat tahun ini sudah bisa berkomunikasi meski luka di bagian otaknya bisa membuatnya kejang-kejang.

"kontaknya baik dan responsnya juga baik Insya Allah tidak ada masalah kalau untuk ingatan anak 4 tahun kan agak sulit untuk kembali ingatannya yakan untuk efek jangka panjang yang kita khawatirkan kejang-kejang antara rerobekan otak" ucap Ridha Dharmajaya Dokter Spesialis Bedah Syaraf.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang sempat menjenguk berencana mengadopsi Kinara saat pulih nanti. Untuk mempercepat pemulihan psikologis dan fisik Kinara pihak rumah sakit umum H Malik Adam Medan membatasi jam besuk.

Jelang Pilkada, Kapolri Larang Mobilisasi Massa Ke Jakarta

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan maklumat kepada seluruh Kapolda untuk melarang massa datang ke Jakarta. Menurut Kapolri maklumat tersebut di keluarkan agar tidak ada pihak yang mengganggu kebebasan dalam memilih. Pernyataan tersebut di keluarkan usai bertemu Menko Polhukam dan sejumlah menteri terkait. Menurut Kapolri, pengerahan massa dari kedua pihak pasangan calon bisa mempengaruhi pemilih dan berpotensi menimbulkan keresahan. Kapolri bahkan memerintahkan untuk melakukan tindakan tegas jika massa tetap datang  ke tempat pemungutan suara.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian
Tito Karnavian mengeluarkan maklumat
"Kapolda saya sudah perintahkan membuat maklumat untuk melarang massa dari luar Jakarta masuk ke dalam Jakarta ya kalau untuk jalan-jalan ya tapi kalau dalam rangka apapun namanya datang ke TPS apalagi dalam jumlah besar itu membawa dampak intimidatif secara politis secara psikologis itu sudah kegiatan politik dan kita akan melakukan tindakan tegas dengan diskresi yang ada" ujar Jenderal Tito Karnavian Kapolri.

Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Ma'ruf Amin mendukung maklumat larangan mobilisasi massa tersebut, Ma'ruf Amin menghimbau kedua pasangan calon agar tetap menjaga situasi Jakarta. Ma'ruf berharap tidak ada intimidasi selama pelaksanaan Pilkada dan warga bisa memilih sesuai hati nurani.

"Saya kira bagus sih itu tidak ada mobilisasi massa semua itu berjalan saja dengan benar dan suasana supaya tetap kondusif di awasi oleh yang memiliki kompetensi lalu masyarakat ikut mengawasi saya kira tidak ada masalah ya yang tidak boleh mungkin mobilisasi massa besar-besaran dari pihak manapun" ucap Ma'ruf Amin Ketua MUI.

Sementara itu untuk mengantisipasi hal tersebut Polri mengerahkan 35 ribu personil dan di batu aparat TNI satu TPS minimal akan di jaga oleh satu Polisi dan satu aparat TNI.

Polri mengeluarkan maklumat larangan mobilisasi massa ke wilayah Jakarta di hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 19 April mendatang. Massa yang nekat memasuki wilayah Jakarta dan mengintimidasi pemilih secara fisik maupun psikologis terancam di pulangkan dan di jatuhkan sanksi pidana.

Mengantisipasi kedatangan massa Tamasya Al-Maidah pada hari pencoblosan 19 April nanti Polri mengeluarkan maklumat yang melarang massa mendatangi tempat pemungutan suara. Larangan tersebut berlaku bagi massa yang bermaksud mengintimidasi pemilih di TPS secara fisik maupun psikis serta mengganggu ketertiban dan keamanan di massa pencoblosan.

Sedangkan massa yang terlanjur masuk ke wilayah Jakarta dan melakukan intimidasi akan di pulangkan dan di proses hukum karena telah melanggar maklumat. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan pengerahan massa pada hari pencoblosan nanti di khawatirkan akan membuat ketakutan bagi warga Jakarta.

"Kehadiran massa yang terlalu besar di satu TPS pasti akan memberikan kesan intimidatif baik psikis paling tidak psikologis nah ini tidak boleh itu akan mendownplay atau mempengaruhi prinsip kebebasan dan  kerahasiaan. Prinsip bahwa kita tidak ingin ada pengelompokan massa di TPS-TPS karena TPS itu sudah memiliki sistem pengawasan sendiri ada Panwaslu, Bawaslu ada saksi-saksi kemudian ada pengaman independen ada media dan macam-macam" kata Jenderal Tito Karnavian Kapolri.

Poemik Kemacetan Dan Masalah Transportasi Umum DI DKI Jakarta

Segudang masalah membelit Ibu Kota, Kemacetan dan polemik transportasi umum bagi warga warga adalah dua di antaranya. Data dari Lite bank CNN Indonesia menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota termacet ketiga di dunia setelah Meksiko City dan Bangkok dan pertumbuhan jumlah kendaraan menjadi penyebabnya. Tingkat kemacetan di kawasan Ibu Kota di perkirakan naik 63% saat warga memulai aktivitasnya di pagi hari dan meningkat drastis hingga 95% di sore hari seiring dengan berakhirnya jam kerja pegawai kantor. Tidak pelak pijakan mengalihkan warga dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum menjadi salah satu solusi yang di anggap mumpuni. Apalagi faktanya ruas jalan di Jakarta sepanjang 48 juta meter persegi tidak lagi mampu menampung pertumbuhan kendaraan bermotor yang berdasarkan data Dirlantas Polda Metro Jaya mencapai 12% pertahun atau sekitar 6.000 unit perhari di mana 4.500 di antaranya adalah motor sementara sisanya merupakan kendaraan roda empat. Padahal data BPS menyebut hingga tahun 2015 sebanyak 18.600.000 unit kendaraan ada di Jakarta.
Kemacetan Dan Masalah Transportasi
"masih sih kaya liat aja sekarang sudah jam satu siang tapi masih kaya padat gitu jadi apalagi pagi apalagi pas jam berangkat sama pulang kantor itu pasti macet banget" ujar Yunita Ambardari Warga Jakarta.

"menurut saya Jakarta itu masih macet banget malah kalau menurut saya ini makin macet tidak tahu kenapa ya karena belakangan ini juga biasanya berangkat dari kantor, kantor di Sarinah rumah saya itu di Pulomas itu setengah jam sampai ini dari kemarin 1 jam lebih" ucap Echo Santoso Warga Jakarta.

Akibat kemacetan warga menderita banyak kerugian mulai dari tenaga yang habis di jalan, waktu yang terbuang hingga kerugian ekonomi. Badan pengelola Transportasi Jabodetabek mencatat setiap tahun kerugian akibat macet di Jakarta mencapai 9 triliun rupiah. Upaya untuk menarik warga Jakarta menjadi pengguna transportasi umum terus di upayakan pemerintah setempat. Perbaikan layanan dan kualitas menjadi tuntutan utama yang musti di penuhi. Karena itulah sejumlah proyek pengadaan sarana transportasi umum tegah di kebut seperti proyek MRT dan proyek LRT. Sementara transportasi umum seperti bus transjakarta yang telah lebih dulu dulu beroperasi terus di kembangkan. Namun ternyata hal itu belum cukup karena faktanya dari seluruh pengguna jalanan setiap hari di Jakarta pengguna transportasi umum hanya 24% padahal idealnya di kota besar pengguna transportasi umum menyentuh angka 60% perhari.

Tidak bisa di pungkiri masalah macet memang menjadi isu yang penting dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Tiap pasangan calon tentu harus punya jurus jitu untuk mengatasi problem yang tidak kunjung usai ini. Sebab hingga kini, jutaan warga Jakarta baru di layani oleh lebih dari 100.000 transportasi umum yang terdiri dari bus umum, kendaraan umum roda tiga, taksi, bus pariwisata, bus akap, kereta api dan juga bus transjakarta.

Hasil Poling Sementara Pilkada Nyatakan Paslon Anies-Sandi Unggul di putaran kedua

Sejumlah Lembaga Survei merilis hasil poling sementara Pilkada DKI Jakarta Lingkaran survei Indonesia atau LSI merilis survei terbaru terkait elektabilitas Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Hasilnya Anies-Sandi memperoleh suara 51,4% dan Ahok-Djarot 42,7% atau terpaut 8%. Sementara ada 5,9% suara yang belum menentukan pilihan. Survei dilakukan pada 7 hingga 10 April 2017 dengan metode tatap muka terhadap 440 responden.

di putaran kedua
hasil poling sementara Pilkada DKI Jakarta
Saiful Mujani Reaserch and Conselting atau SMRC juga merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas Cagub Cawagub DKI Jakarta. Hasilnya Anies-Sandi mendapat 47,9% dukungan dan Ahok-Djarot 46,9%. Selisih keduanya hanya terpaut 1% sementara ada 5,2% yang belum menentukan pilihannya. Survei dilakukan terhadap 446 orang dengan metode wawancara tatap muka pada periode 31 Maret hingga 5 April 2017.

Anies-Sandi juga unggul berdasarkan hasil poling Lembaga Survei Indonesia dengan angka 49,7% sedangkan Ahok-Djarot 42,5%. Sinergi data Indonesia juga mencatat hasil yang tidak jauh berbeda, keunggulan terhadap pasangan Anies-Sandi di angka 49,20% sedangkan Ahok-Djarot 42,20%. Begitu pula lembaga survei politik Indonesia yang mencatat dukungan 49,80% untuk Anies-Sandi dan 44,10% untuk Ahok-Djarot.

Lingkaran Survei Indonesia merilis hasil survei mereka terkait Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan Anies-Sandi. Dukungan warga Jakarta sebesar 51,49% dalam pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Sementara lawannya pasangan Basuki-Djarot memperoleh dukungan 42,07%. Ada beberapa isu besar yang mempengaruhi dinamika suara dari kedua pasangan kandidat.

"Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salabin Uno akan menang dalam pilkada DKI Jakarta di putaran kedua. Pasangan calon nomor urut tiga Anies dan Sandi berhasil unggul dengan mendapatkan suara sebesar 51,49% sementara lawannya pasangan Basuki-Djarot memperoleh suara 42,07% sisanya 5,9% masih merahasiakan pilihannya mereka.

Hasil survei itu melibatkan jumlah responden sebanyak 440 dan pengumpulan data sejak tanggal 7 sampai 10 April 2017 dengan menggunakan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner dari seluruh wilayah DKI Jakarta.

"Bahwa kalau survei-survei sebelumnya itu memperlihatkan bahwa dukungan terhadap Anies-Sandi itu masih di bawah 50% termasuk juga lembaga survei yang lain yang menempatkan Anies-Sandi di bawah 50% tetapi data sekarang kita terbaru itu memperlihatkan bahwa Anies-Sandi di angka 50% lebih ini berarti jika pilkada kemarin dilakukan ini DKI Jakarta akan mempunyai Gubernur baru yaitu Anies-Sandi" ujar Ardian Sopa Peneliti LSI.

Meski tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok cukup tinggi namun persepsi dari warga DKI Jakarta lebih mempersoalkan personaliti Ahok sebagai pemimpin.

Tutup Masa Kampanye, Paslon Anies- Sandi Sambangi Kantor PWNU DKI Jakarta

Cagub DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan mendatangi kantor pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta. Tujuan ini merupakan penutup kampanye di hari terakhir masa kampanye Cagub DKI Jakarta. Anies Baswedan langsung di sambut oleh sejumlah pengurus PWNU DKI Jakarta di Hutan Kayu Jakarta Timur Kedatangan Anies kali ini sebagai undangan dalam acara sosialisasi hasil muktamar NU ke tiga puluh di lirboyo.
Cagub DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan
PWNU DKI Jakarta
Anies pun tidak luput meminta dukungan dan restu PWNU DKI Jakarta dalam pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Anies menilai seorang pemimpin harus membawa keadilan bagi masyarakat apapun identitasnya. Dalam acara tersebut hadir pula ketua Dewan Suriah PWNU DKI Jakarta KH Mahfudz Asirun.

"jadi kami bersyukur bahwa teman-teman di PWNU DKI Jakarta para Kiyai para Ulama yang sudah berkomunikasi panjang bahkan kita sudah berbicara cukup intensif. Kami percaya bahwa Jakarta ini membutuhkan solusi yang berkeadilan karena itu ikhtiar ini adalah ikhtiar untuk mengembalikan keadilan di Jakarta dan warga Nahdiyin adalah kelompok yang cukup besar yang juga berkepentingan karena pada mereka selama ini perhatian keberadilan itu yang sering kali di rasakan kurang karena itu di sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan  kemarin jadi kami melihat saya pribadi melihat Nahdlatul Ulama ini adalah sebuah organisasi yang bukan saja kelasnya Indonesia ini kelasnya dunia dan menjadi rujukan mau liat organisasi ke Islaman yang menghadirkan suasana Rohmatan Alamin nih Nahdlatul Ulama contohnya dan kita ingin nanti ke depannya terus bekerja sama dan memastikan semuanya" ujar Anies Baswedan Cagub DKI Jakarta.

"Tapi saya sebagai Rho'is Syuria PWNU DKI Jakarta berkewajiban menyampaikan menyosialisasikan kepada warga Nahdiyin Kaum Muslimin DKI wajib memilih Gubernur Muslim wajib memilih pemimpin muslim. Komunikasi dengan PBNU itu sudah lebih dari Mu'tamar, Mu'tamar itu seolah-olah kita lebih dari PBNU karena hasilnya. Hasil Mu'tamar dari tahun 1999 itu sudah PBNU" ucap KH Mahfudz Syuriah PWNU DKI Jakarta.

Dicurigai Adanya Ketidakcocokan Data Pemilih, Paslon Anies- Sandi Tolak Penetapan Daftar Pemilih Oleh KPU

Panitia pemungutan suara menerima pengajuan warga yang namanya tidak tercantum pada selama sebulan sejak 6 Maret hingga 6 April. Selama kemutakhiran data KPU juga menerima masukan dari berbagai elemen baik masyarakat maupun tim pasangan calon. Ada penambahan jumlah pemilih tetap terutama pemilih pemula.

"kita mendapatkan angka dari hasil penetapan DPP di tingkat Kabupaten kota pada tangga 4 April yang lalu jumlahnya 7.218.254 yang tersebar di 13.034" ujar Moch Sidik Komisioner KPU DKI Jakarta.

Tim pasangan calon nomor urut tiga Anies-Sandi menolak penetapan daftar pemilih tetap alasannya ada ketidak cocokan antara hasil perhitungan tim mereka dengan KPU. Ada sekitar 150 ribu daftar pemilih tetap invalid di tingkat Kabupaten dan kota. Selain itu tim Anies-Sandi menemukan surat keterangan palsu yang sebenarnya hanya boleh di keluarkan untuk pemilih yang namanya tidak tercantum di tempat pemungutan suara.
Tim pasangan calon nomor urut tiga Anies-Sandi
"yang mengejutkan saya tadi malam mendengar ada penambahan TPS di Timur sebanyak 8 temuan Suket ada indikasi kuat pemalsuan Suket sejumlah awalnya 430 ya sudah sampaikan ini masih dalam perkembangan saya perkirakan mencapai 500"

Meski di tolak oleh tim pasangan calon nomor urut tiga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap pada pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Alasannya penetapan sudah di lakukan di tingkat Kabupaten dan kota serta sudah di setujui akan tetapi KPU mengakui memang ada invaliditas data KPU juga tidak akan mengubah jumlah daftar pemilih tetap yang telah di putuskan. Alternatifnya akan dilakukan penelusuran DPT yang diduga salah tersebut.

"ya tadi tim paslon tiga menyampaikan yang mereka sebut sebagai pemilih invalid ya mereka sudah sampaikan datanya ke KPU Provinsi DKI dan memang kebanyakan itu pemilih yang dinyatakan invalid itu terkait dengan kode yang terkait NKK dan juga NIK misalnya, mereka meminta agar itu di telusuri dan tadi di sepakati bahwa besok kita akan lakukan penelusuran kembali dengan melibatkan Dutcapil, Bawaslu dan juga kedua tim pasangan calon" ucap Sumarno Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.

DPT Pilkada DKI Jakarta putaran kedua bertambah 109 ribu pemilih di bandingkan dengan pemilihan putaran pertama pada Februari lalu. Jumlah TPS juga mengalami penambahan sebanyak 11 TPS. Data pemilih tetap Pemilu putaran kedua berjumlah 7.218.254 pemilih yang tersebar di 13.034 TPS.

JPU Tolak Pledoi Tersangka Korupsi Penjualan Aset BUMN Jatim

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membantah semua keterangan dalam pledoi Dahlan Iskan terdakwa kasus korupsi penjualan aset badan usaha milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jaksa tetap menganggap Dahlan berperan dalam korupsi tersebut. Hal itu di sampaikan jaksa dalam sidang reftig kasus korupsi penjualan aset PT PWU Jawa Timur di pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya.
Dahlan Iskan terdakwa kasus korupsi penjualan aset badan usaha milik pemerintah Provinsi Jawa Timur
Jaksa membantah pledoi atau pembelaan Dahlan Iskan yang mengatakan pejualan aset berupa tanah tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur. Menurut Jaksa tidak ada fakta hukum berupa keterangan saksi maupun dokumen yang membuktikan bahwa Ketua DPRD dan Gubernur Jawa Timur menyetujui penjualan Aset pada 2003 itu. Jaksa juga membantah pledoi Dahlan Iskan yang menyatakan tidak pernah memiliki niat korupsi, dalam reftignya Jaksa menyebut Dahlan sebagai Direktur utama PT PWU saat itu mengetahui proses penjualan dua aset dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Dengan Rftig ini jaksa tetap pada keputusannya menuntut Dahlan Iskan 6 tahun penjara karena terlibat korupsi yang merugikan negara 11 miliar rupiah.

"Tapi pakalaran belum ada negosiasi sudah ada penandatanganan akta jual beli dan sudah ada uang masuk bagaimana ini bisa di katakan hanya sugesnu. Berartikan ini jelas pada suatu perbuatan hukum" ujar Trimo Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Namun Dahlan Iskan beranggapan reftig Jaksa Penuntut Umum merupakan upaya kriminalisasi pada dirinya.

"Ya memang niatnya sejak dulu saya sudah harus masuk penjara jadi soal alasan-alasan itu bisa di cari begitu" ucap Dahlan Iskan Terdakwa.

Sidang akan dilanjutkan Selasa besok dengan agenda duplik atau jawaban Dahlan Iskan atas reflig Jaksa Penuntut Umum. Sementara sidang vonis rencananya akan berlangsung Jumat 21 April.

Nasib Menteri BUMN di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu Dahlan Iskan akan di tentukan pada Jumat 21 April. Dahlan terjerat kasus dugaan korupsi di tubuh PT. Panca Wira Usaha (PWU) perusahaan daerah milik Pemprov Jawa Timur. Dahlan Iskan menangis saat membacakan bagian pembuka Duplik, ia lebih mencurahkan isi hatinya perihal penyakit yang di deritanya selama menjalani proses hukum. Dahlan mengaku pasrah. Dalam Dupliknya Dahlan bersi kukuh tidak menikmati sepeser pun uang dari perusahaan.

Kasus ini merupakan satu dari beberapa kasus dugaan korupsi lain yang mengintainya yakni mobil listrik. Ia mendoakan Sam Santoso pemilik PT. Sempulu Raadi Mandiri yang membeli aset milik PT. Panca Wira Usaha di Kediri dan Tulung Agung agar tetap sehat. Dahlan menuding karena Sam Santoso ia di tetapkan sebagai terdakwa.

"Ya sayakan orang yang berprinsip optimis kemudian yang lalu ya yang lalu kemudian sesuatu itu harus di relakan harus di ikhlaskan dan saya sudah mengucapkan semua itu terserah sepenuhnya Majelis Hakim sekarang. Ya untuk hari Jumat saya terserah saja yang jelas keadilan harus di tegakkan dengan cara masing-masing" kata Dahlan Iskan Terdakwa.

Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan

Buni Yani tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait sara yang mengunggah video pidato Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu belum bisa di temui. Penjaga rumah menyatakan Buni Yani berada di rumah di perumahan kali baru Permai Cilodong Depok Jawa Barat.

"ada di tempat pak tapi permintaan keluarga itu beliau mau istirahat pak sementara ini beliau tidak bisa di ganggu dulu" ujar Arsyad Petugas Keamanan Perumahan.

Keberadaan Yani di Rumah sebelumnya juga di pastikan oleh kuasa hukumnya yang menjamin kliennya akan kooperatif.
Buni Yani
Buni Yani tersangka kasus dugaan
"lah ini saya kuasa hukumnya semua orang sudah tahu nomor telepon saya sebar kemana-mana yakan hubungi dong kuasa hukumnya. Jadi kesannya pak Buni menghilangkan diri menghilang dari peredaran menghilangkan diri, bagaimana silahkan kirim surat ke rumahnya, rumahnya kan di Depok gitu terus kalau tidak ya ke kuasa hukumnya" ucap Aldwin Rahardian Kuasa Hukum Buni Yani.

Sebelumnya di kabarkan Buni Yani menghilang usai berkas perkara tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait sara lengkap atau P21. Kasus Buni Yani akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat selanjutnya ia akan di sidang di pengadilan negeri Depok.

Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2016, ia di jerat pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Buni Yani di sangka melanggar undang-undang ITE lantaran memposting status bermuatan sara.

Berkas perkara tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait sara, Buni Yani telah lengkap atau P21. Namun Polisi kesulitan mencari keberadaan tersangka untuk memberikan surat panggilan. Kuasa Hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian menolak tudingan hilangnya Buni Yani. Ia menjamin kliennya akan kooperatif.

Pemerintah Mensinyalir Terdapat Banyak Kasus Pelanggaran Ham Dalam Industri Perikanan

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mewajibkan kapal-kapal perikanan baik kapal tangkap maupun kapal angkut yang beroperasi di Indonesia untuk mematuhi standar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin tangkap atau angkut ikan. Hal ini dilakukan karena banyak pelanggaran HAM serius terjadi di industri perikanan. Jenis pelanggaran HAM itu di antaranya penyelundupan manusia melalui laut, eksploitasi anak serta pembayaran upah di bawah tingkat minimum.
pelanggaran HAM serius terjadi di industri perikanan
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan
Dari hasil analisis dan evaluasi Kementerian KKP ada sekitar 160 dari sekitar 1.000 kapal ikan yang di buat di luar negeri melakukan tindak pelanggaran HAM. Selain itu International Organization For Me Gretion mencatat ribuan nelayan asing yang bekerja di kapal ikan eks asing merupakan korban perdagangan manusia di perairan Indonesia.

Ini mengingatkan kita terhadap kasus benjina pada tahun 2014 dengan korban perbudakan lebih dari 600 orang. Hingga kini pemerintah menduga masih ada ribuan anak buah kapal yang masih menjadi korban perbudakan di luar negeri.

"apa yang terjadi di benjina dengan budak-budak yang kerja di kapal dari Kamboja, Laos, Myanmar dari Thailand itu sebetulnya juga terjadi dengan ABK-ABK Indonesia yang bekerja di Luar Negeri. Bahkan mungkin kalau kita membebaskan di Benjina itu 1.000 orang ABK Indonesia yang ada di luar negeri itu banyak sekali ratusan ribu. Jadi kita ingin apa yang kita lakukan ini juga di komplains dan di akui dan di lejimitasi oleh dunia" ujar Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu Menteri ke tenaga Kerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, tenaga kerja kapal seharusnya di gajih lebih mahal dan lebih sejahtera. Namun kenyataannya banyak yang di beri upah di bawah Standar. Menurut Hanif, pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan pelanggaran HAM ini dengan berkoordinasi dengan Kementerian KKP.

"memang ini 2 fenomena yang sampai hari ini terus terang masih menjadi problem dari kita di mana para ABK kita ini bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, jam kerjanya juga tidak standar, upahnya sangat rendah padahal mestinya di kapal itu upahnya harusnya lebih baik dan lain sebagainya. Intinya kalau kita menggunakan standar ke tenaga kerjaan itu banyak sekali standar ke tenaga kerjaan yang tidak masuk di sana" ucap Muhammad Hanif Dhakiri Menteri Ketenagakerjaan.

Duta besar kerajaan Belgia Petrik Herman menyebutkan, Belgia sebagai salah satu negara yang juga memiliki Industri perikanan yang cukup besar mendukung Indonesia untuk mengatasi sejumlah permasalahan HAM. Terutama untuk tetap menjaga kerja sama dengan Indonesia untuk meningkatkan perekonomian di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Ahok Beri Dukungan Terhadap Jupe Yang Mengidap Kanker Serviks

Datang sekitar pukul 11.00 siang kehadiran Ahok untuk memberikan dukungan moral bagi Jupe agar semangat melawan penyakitnya. Ahok menyampaikan kondisi Jupe saat ini dalam keadaan sadar, Jupe pun tersenyum dan juga mencoba berkomunikasi dengan Ahok. Pedangdut Julia Perez di Vonis mengidap Kanker Serviks pada September 2014. Demi sembuh dari sakit Jupe rela bolak balik berobat ke Singapura selama 3 bulan. Demi membiayai pengobatan pelantun lagu "Belah Duren" tersebut harus menjual aset miliknya. Desember 2016 Jupe mengumumkan kanker serviks yang di idapnya telah memasuki stadium 4.
Ahok untuk memberikan dukungan moral bagi Jupe
Dan sudah tiga tahun pedangdut Julia Perez berjuang melawan kanker serviks yang di deritanya. Dari peristiwa yang di alami Julia Perez ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi para perempuan Indonesia untuk mengenal bahaya Virus HVP dan juga pencegahannya.

Pedangdut Julia Perez di vonis mengidap kanker serviks pada September 2014, demi sembuh dari sakit Jupe rela bulak balik berobat ke Singapura selama tiga bulan tidak mudah bagi Jupe karena ia harus rela menjual aset miliknya demi biaya pengobatan. Juni 2016 kesehatan Jupe menurun, ia akhirnya jalani pengobatan di RSCM Jakarta dan di September 2016 Jupe mengumumkan dirinya memasuki stadium empat.

Kanker Serviks atau kanker mulut rahim merupakan salah satu penyakit kanker yang paling banyak mengakibatkan kematian pada wanita. Kanker serviks menyerang bagian daerah alat reproduksi wanita. Tepatnya di daerah leher rahim bagian yang sempit di bagian bawah organ vital dan rahim. penyebab kanker serviks ialah Humen vipalomah virus atau HVP. Wanita yang mengidap kanker serviks akan merasakan sakit pada saat berubungan intim, alami keputihan dan pendarahan yang tidak normal, susah buang air kecil, tidak nafsu makan dan akan merasakan sakit di bagian paha.

Virus HVP akan sangat mudah berpindah dan menyebar bahkan tidak hanya melalui cairan tetapi bisa melalui sentuhan kulit. Yang lebih ironis dan tidak sangka penularan virus ini bisa melalui fase tes WC umum yang sudah terkena virus HVP.

Langkah cegah penularan HVP bisa dilakukan dengan berbagai upaya seperti menghindari hubungan seksual sebelum berusia 20 tahun, tidak berganti-ganti pasangan atau sek bebas, bagi wanita yang belum pernah berhubungan seksual wajib memvaksin diri dengan vaksin HVP dan bagi wanita yang sudah berumah tangga di wajibkan memeriksa kesehatan mulut rahim dengan Vapsmir dan terakhir sebaiknya juga wanita juga menghindari nikotin dan jalani hidup gaya sehat.

Hasil Quick Count Pilkada DKI, Anies Unggul Diatas Ahok

Hasil perhitungan sementara yang memenangkan pasangan Anies-Sandi di sambut meriah seluruh pendukung dan simpatisan. Ketua Umum Partai pengusung seperti Harry Tanusudibjo, Abu Rizal Bakri, Sohibul Iman dan sejumlah tokoh mengunjungi rumah Prabowo yang berada di jalan Kerta Negara Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dalam Sambutannya Prabowo mengucapkan selamat dan rasa syukurnya atas kemenangan pasangan Anies-Sandi.

"DKI Jakarta mendapat Gubernur dan Wakil Gubernur baru, Alhamdulillah hitungannya adalah 57% lawan 42% ada komanya sekian. Saudara-saudara sekalian berapa bulan yang lalu 23 September kita mulai di tempat ini dan hari ini kita juga di sini saya mendapatkan kehormatan untuk mengucapkan selamat kepada Saudara Anies Baswedan dan saudara Sandiaga Uno" ujar Prabowo Ketua Umum Gerindra.
Anies Unggul Diatas Ahok
Quick Count Pilkada DKI

Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno menyerukan kepada seluruh warga Jakarta agar tetap menjaga situasi yang kondusif.

"Fase kampanye, fase perbedaan di sudahi ke depan fase kerja bersama menanti untuk kita bersama-sama seluruh warga Jakarta" ucap Anies Gubernur Baru DKI.

"Selamat sekali lagi untuk Pak Anies dan Pak sandi dan seluruh timses pendukung kita semua sama kita ingin Jakarta baik karena Jakarta rumah kita bersama" kata Basuki Tjahaja Purnama Cagub DKI Jakarta Petahana.

Ahok harus berbesar hati atas Perolehan suara sementara hitungan cepat berbagai lembaga survei yang menyatakan keunggulan Anies-Sandi. Ahok berjanji akan menuntaskan masa jabatannya hingga Oktober mendatang sebelum serah terima jabatan kepada Anies. Para pendukung paslon dua pun di minta tidak kecewa dan tidak berbuat anarkis.

Hasil Quick Count i-news reaserch menunjukkan paslon tiga Anies-Sandi unggul di Pilkada DKI putaran kedua dengan Perolehan angka 59,02% atau selisih 18,04% dari Ahok-Djarot Quick Count i-News reaserch mengambil sempel dari 400 TPS yang tersebar secara proporsional di DKI. Sedangkan hasil resmi rekapitulasi KPU akan di rilis 2 pekan ke depan.

Tax Ratio Di Indonesia Berada Diposi Terendah Dunia

Program Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang berakhir 31 Maret 2017 berhasil meraup dan deklarasi sebesar 4.866 triliun rupiah angka ini melampaui target yang di tetapkan Pemerintah sebesar 4.000 triliun rupiah. Kendati demikian pencapaian dana tebusan dan repatriasi masih jauh dari target. Dana tebusan hanya berhasil meraup 114 triliun rupiah atau 69% dari target yang di tetapkan Pemerintah yakni 165 triliun sementara dari sisi repatriasi program pengampunan pajak hanya bisa memulangkan harta sebesar 147 triliun rupiah atau sekitar 15% dari target yang di tetapkan yakni 1.000 triliun. Menteri keuangan Sri Mulyani menyebutkan salah satu penyebab wajib pajak sulit merepatriasi dananya adalah ketatnya regulasi di masing-masing negara.
Program Tax Amnesty

"alasan lain dari WP yang belum memasukan uangnya ke dalam negeri adalah karena ada regulasi di negara-negara asal di negara tempat mereka ada asalnya. Regulasinya sering sangat ketat waktu itu kita dengar di beberapa yurisdictions adalah bahwa kalau anda repatriasi dan mengakui Tax Amnesty berarti harta itu adalah harta yang melanggar undang-undang karena anda tidak lapori jadi itu di anggap sebagai pelanggaran undang-undang" ujar Sri Mulyani Menteri Keuangan.

Pencapaian program pengampunan pajak membuktikan masih banyak wajib pajak yang tidak memanfaatkan program ini. Meski demikian program pengampunan pajak dapat menjadi basis data bagi pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara sektor perpajakan. Hampir dari 87% penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara berasal dari penerimaan pajak.

Berkaca pada hal tersebut hingga kini Tax Ratio atau rasio penerimaan perpajakan Indonesia hanya berada di level 11%. Angka ini merupakan yang terendah di dunia bahkan jika di bandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang rasio perpajakannya mencapai 16% dan Singapura sebesar 18%. Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Pajak perlu segera menindak lanjuti wajib pajak yang ikut dalam program pengampunan pajak dan memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hasil program pengampunan pajak ini dapat menjadi modal awal yang besar untuk melakukan reformasi sistem perpajakan.

Polisi Identifikasi 6 Jenazah Teroris Penembak Pos Polisi Tuban

Setibanya di rumah sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur Sabtu malam keenam terduga teroris yang tewas dalam baku tembak dengan tim Densus 88 di Desa Beji Kecamatan Jedu Kabupaten Tuban Jawa Timur langsung dilakukan proses otopsi. Proses otopsi dilakukan oleh tim Dokes Polda Jatim yang di bantu dokter ahli forensik dari Universitas Airlangga Surabaya. Kabid Humas Polda Jatim mengatakan proses identifikasi ini di perkirakan akan memakan waktu hingga 2 hari ke depan sebelum di serahkan ke pihak keluarga. Satu di antaranya sudah teridentifikasi atas nama Satria Aditama warga Semarang. Identitas tersebut di dapat dari paspor yang di temukan di tubuh korban.

Polisi Identifikasi 6 Jenazah Teroris Penembak Pos Polisi Tuban
Teroris tembaki pos polisi
"jenazah kita berangkatkan dari Tuban dari rumah sakit umum Tuban ke rumah sakit Bhayangkara di Jawa Timur ini di Polda Jawa Timur ini dikarenakan memang kita merasa bahwa untuk mencocokkan data sekunder dan data primer melalui identifikasi dokter forensik yang ada di rumah sakit Bhayangkara ini secara signifikan nanti akan kita lakukan pada malam hari ini" ujar Kombes Pol Frans Barung Mangera Kabid Humas Polda Jatim.

Seperti di ketahui para terduga teroris yang menggunakan mobil mini bus melakukan penyerangan terhadap anggota Polisi Lalu Lintas Polres Tuban di wilayah Jenu Sabtu pagi. Tim dari Brimob Polda Jatim dan tim Densus 88 segera melakukan pengejaran dan berhasil menghadang pelaku. Setelah terdesak para terduga teroris kemudian menepikan mobil dan lari ke sebuah perkebunan di Desa Beji Kecamatan Jenu Tuban Jawa Timur. Namun Brimob dan tim Densus 88 berhasil mengepungnya.

Sempat terjadi baku tembak sengit sebelum keenam terduga teroris tersebut itu tewas. Satu orang berhasil di tangkap hidup-hidup, namun setelah di periksa Polisi kemudian melepaskannya karena mengidap gangguan jiwa. Sementara keenam jenazah teroris di evakuasi ke rumah sakit Bhayangkara dengan Ambulance.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Mahfud Arifin menyatakan keenam teroris merupakan jaringan Thamrin atau jaringan Jamaah Amsorut Dhahulah (JAD). Dari tangan para teroris Polisi menyita enam senjata rakitan, satu box peluru, buku cara merakit bom, buku perang dan jihad, peta pulau Jawa, 4 helm, 5 hanphone, 5 pisau, STNK mobil rental, sebuah paspor dan barang bukti lainnya.

Berdasarkan dana primer dan data sekunder Minggu pagi proses identifikasi enam jenazah terduga teroris telah selesai. Namun identitas keenam jenazah belum dirilis karena tim identifikasi masih menunggu data pembanding dari pihak keluarga.

"data sekunder dan data primer sudah kita bisa buatkan semacam analisis untuk kita jadikan bahan dalam rangka identifikasi forensik dokter forensik yang kita lakukan di rumah sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur oleh karena itu memang kita sudah bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah untuk menghadirkan keluarganya untuk kita sampaikan supaya data pembanding ini secepatnya" kata Kombes Pol Frans Barung Kabid Humas Polda Jatim.

Kini Polda Jatim berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah untuk penelusuran dan pemanggilan keluarga keenam terduga teroris tersebut. Enam jenazah terduga teroris tersebut hingga Minggu pagi ini masih berada di rumah sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur.

4 Saksi Dihadirkan Dalam Sidang Korupsi E-KTP, 2 Diantaranya Dalam Status Cekal Oleh KPK

Dalam termin kedua dalam sidang KTP elektronik yang berlangsung Senin sore KPK hadirkan 4 saksi di antaranya Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Garmaya Sabarling, Staf pusat komunikasi Kementerian Luar Negeri Christian Ibrahim Mukmin, Asisten Shif BPPT Meidi Laoyari dan bisnis Sevlofmen Manajer PT Halth Paker Indonesia Berman Ganre Essutasoit.
Kasus Korupsi E-KTP
Saksi Dalam Kasus Korupsi E-KTP
Sidang berfokus kepada teknis pengadaan KTP elektronik. Bisnis Deplomen Manajer PT Halt Paker Indonesia Berman Ganre S Hutasoit di cecar pertanyaan tentang dugaan penggelembungan harga pengadaan personal komputer seharga 4 juta dalam harga perkiraan sendiri menjadi 12 juta dalam daftar harga atau frase list. Hakim pun terus mencecar dengan bukti e-mail pemesanan barang jauh sebelum tanggal tender pada Juli 2011.

Jaksa juga menanyakan pemberian uang selama proyek KTP elektronik berlangsung yang diduga gratifikasi pada keempat saksi tersebut. Asisten Chief BPPT Meydi Layoari mengaku mendapat uang sebesar 4 hingga 4 setengah juta rupiah sebagai kompensasi uang lembur dari Pak Triantro seorang Staf Kemendagri.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Garmaya Sabarling mengaku mendapat uang sejumlah 10 juta rupiah dari terduga korupsi KTP elektronik Sugiharto. Sementara Staf Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri Cristian Ibrahim Mukmin juga mengaku mendapatkan uang sebesar 20 juta rupiah oleh Sugiharto.

"saya ingat tahun 2010 itu malam hari kita selesai rapat di Hotel Kartika terus saya bersama pak Sugiharto kebetulan satu arah pulangnya ke arah Depok. Pak Sugiharto di dalam mobil beliau atau taksi itu memberikan dalam bentuk amplop saya sendiri pada saat itu tidak tahu jumlahnya berapa. Pak Sugiharto bilang ini honor buat Mas Crish" ujar Kristian Ibrahim Moekmin Staf Pusat Komunikasi Kemenlu.

Sidang Kasus KTP elektronik kan di lanjutkan Senin pekan depan dan menghadirkan saksi baru. Dengan agenda teknis pembuatan KTP elektronik.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengajukan pencegahan terhadap dua orang saksi untuk bepergian ke luar negeri. Keduanya adalah Inayah dan Raden gede yang merupakan saksi dari tersangka kasus korupsi KTP elektronik Andi Narogong.

"pencegahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penggeledahan yang kita lakukan Minggu lalu di dua rumah di Tebet jadi setelah kita melakukan penggeledahan di sana juga melakukan penyitaan baik dokumen-dokumen terkait dengan aset atau terkait dengan ke uangan yang tentu di indikasikan terkait dengan tersangka" ucap febri Diansyah Juru Bicara KPK.

Dalam kasus ini KPK sebelumnya telah meminta pencegahan untuk sembilan orang. Pencegahan dilakukan kepada terdakwa mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.