Dalam rapat kerja antara Komisi III dengan KPK yang di gelar maraton selama dua hari, anggota Komisi mempertanyakan penyebutan enam orang yang diduga menekan Miryam S Haryani untuk mencabut berita acara pemeriksaannya di KPK. Komisi hukum rasa perlu mendengarkan langsung pengakuan Miryam kepada kepada penyidik KPK. Namun pimpinan KPK menolak permintaan tersebut. Akhirnya mayoritas Komisi Hukum berencana menggulirkan hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP Miryam. Namun sinyal berbeda datang dari pimpinan fraksi, mereka menilai hak angket tidak perlu di gulirkan kalau hanya untuk mempertanyakan BAP Miryam.

hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP Miryam S Haryani

"PPP tentu dalam posisi juga menyetujui penggunaan instrumen itu sepanjang ya tidak hanya yang di soal itu bukan hanya persoalan dugaan ya adanya penekanan oleh enam anggota Komisi III terhadap Miryam S Haryani seperti yang di ungkap oleh penyidik KPK dalam persidangan kasus e-KTP ya karena kalau hanya itu saja itu rasanya terlalu sempit ya instrumen pengawasan itu menggunakan hak angket" ujar Asrul Komisi Hukum DPR.

"Kalau misal itu di tenggar ada penyimpangan ya kita setuju itu di buka supaya publik tidak ada tanda tanya dan tidak perlu ada kecurigaan. Tapikan tidak musti misalkan harus angket atau harus apa nah kita intinya setuju nah kalau misal angket tentukan perlu kita bicarakan di tingkat fraksi dan partai nah hasil dari Komisi III itu belum kita bahas di fraksi" ucap Yandri Susanto Sekretaris PAN.

Sementara pimpinan Dewan enggan berpolemik perihal hak angket, pimpinan DPR menyerahkan mekanisme pengajuan hak angket ke Komisi Hukum DPR.

"Yakan kita lihat bagaimana perkembangannya saya sendiri belum mendalami ya karena kesibukan soal pilkada kemarin apa yang menjadi sipembicaraan antara rekan-rekan Komisi III dengan KPK tapi kalau sudah pada kesimpulannya itu saya kira itukan berartikan kawan-kawan di Komisi III menggunakan hak mereka untuk melakukan satu penyelidikan juga" kata Fadli Zon Wakil Ketua DPR.

Meski Komisi Hukum berniat menggulirkan hak angket, pimpinan KPK bersikukuh tidak akan membuka rekaman BAP Miryam S Haryani. KPK beralasan proses penyidikan tengah berlangsung sehingga di khawatirkan mengganggu proses penyidikan kasus korupsi KTP Elektronik.

Sejak dua tahun lalu sejumlah daerah di tanah air telah terhubung koneksi 4G namun migrasi jaringan 4G ini tergolong lambat karena konsumen masih nyaman dengan 2G dan 3G. Tidak heran banyak pihak yang pesimistis jaringan 5G bisa segera di nikmati di Indonesia. Namun Ericsson Indonesia mencoba mematahkan pendapat itu. Disebutkan teknologi 5G akan mendukung percepatan digitalisasi meskipun spektrum atau frekuensi belum di pasang Pemerintah sebagai regulator.

Jaringan 5G bisa di terapkan lebih dulu di banyak industri besar seperti pabrik, manupakture, transportasi dan kegiatan besar seperti Asian Games 2018. Melalui teknologi 5G Ericsson tertarik bekerja sama dalam membangun bandara, pelabuhan, jalan tol, transportasi perkotaan, igaberment dan industri energi.

"saya tidak berpikir ini bisa dihitung dengan jumlah pelanggan, melainkan teknologi yang digunakan bisa menjadi standar perhitungan untuk seluruh dunia dan keseluruhan Indonesia, seluruh vendor seluruh pemain berbeda di ekosistem. Ini sangat penting untuk ekosistem ketika semua pihak bisa terlibat. Saat ini pengalaman kami bahwa kita bekerja sama hanya dengan partner pilihan. Alasan untuk karena kita punya lebih banyak ketertarikan untuk apa yang sebenarnya mungkin dan bisa dilakukan di teknologi saat ini, dan kami banyak memiliki ketertarikan untuk mentransportasi industri apapun" ujar Thomas Jul Presiden Direktur Ericsson Indonesia dan Timor Leste.

5g indonesia

Sementara itu pemerintah mengaku siap dengan regulasinya bila pasar dan pelaku usaha dari jaringan 5G sudah terbentuk. regulator akan menyediakan frekuensi 28 Giga Hertz namun kuota itu hanya bisa di berikan kepada 4 operator telekomunikasi sehingga konsolidasi operator akan terus di dorong sampai tiba saatnya jaringan 5G bisa di implementasikan. Kemungkinan hal itu terwujud pada tahun 2020. Operator juga perlu menghitung modal bisnis dan melakukan Study kelayakan teknologi 5G. Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan hal tersebut dalam acara perayaan Ericsson Indonesia ke 110 di Jakarta Senin siang.

"di alokasikan di band 28 Giga Hertz kita akan alokasikan itu di sana totalnya ada 2 Giga Hertz. 2 Giga Hertz sama dengan 2 ribu Mega Hertz dan kalau di bagi 500 Mega Hertz satu operator kita akan dapat 4 operator saya juga tidak ingin banyak-banyak operatornya. Makanya ini konsolidasi terus" ucap Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika.

Bagi pemain bisnis telekomunikasi jaringan 5G bukanlah hal yang revolusioner berbeda halnya saat migrasi dari 2G dan 3G ke 4G yang menyedot impestasi sangat besar dari sisi infrastruktur. salah satu operator XL mengakui jumlah pelanggan 4G milik XL masih 25% terhadap total seluruh pelanggan. meskipun traffic LTE rata-rata 40% di pelanggan data.

"perpindahan dari 3G ke 4G itu boleh di bilang ada perubahan atitecture jadi agak lumayan perubahannya tapi dari 4G ke 5G itu lebih boleh di bilang bukan revolusioner tapi evolusi jadi bisa dilakukan secara sofware sehingga kalau dari sisi equipment di harapkan impestasi yang di keluarkan itu tidak terlalu besar"

The 5G Bisnis Potensi Report tahun 2017 menyebutkan bagi bisnis operator teknologi 5G bisa mendorong pertumbuhan pemasukan sekitar 34% di tahun 2026 di bandingkan tahun 2016. Hal itu akan terwujud apabila target peluncuran 5G secara global dilakukan pada tahun 2020.

Pemungutan suara ulang atau PSU di TPS nomor 1 Gambir Jakarta Pusat di warnai perdebatan saat sejumlah orang menganggap PSU tidak sah. PSU dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya penggunaan formulir C6 milik orang lain lebih dari satu warga. Pendukung pasangan calon nomor urut 2 ini protes kepada Ketua Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Provinsi DKI Jakarta di TPS 01 Gambir saat pemungutan suara ulang berlangsung pada Sabtu pagi.

Pendukung Ahok-Djarot Adu Mulut

Salah satu saksi pasangan Ahok-Djarot di TPS 01 memprotes pelaksanaan pemungutan suara ulang karena menilai rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran formulir C6 tidak melibatkan saksi pasangan calon mereka juga kecewa lantaran 2 orang yang diduga menggunakan C6 orang lain tidak di tangkap.

"Menurut mereka karena saksi mereka tidak dimintai keterangan tapi menurut Panwas kecamatan itu tidak boleh merekomendasikan sesuatu tanpa dia mendapatkan keterangan tapi yang bersangkutan sudah di panggil ya tapi tidak hadir sedangkan batas waktu rekomendasi pemungutan suara ulang ini paling lambat 2 hari setelah pungut hitung jadi kami tetap mengacu kepada peraturan KPU juga ya kami prinsipnya bahwa pemungutan suara ulang ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pokoknya kalau keberatan semua keberatan yang terjadi di TPS ini di catatkan dalam form C2 KWK2 biar semua jelas" ujar Mimah Susanti Ketua Bawaslu DKI Jakarta.

Penggunaan formulir C6 milik orang lain oleh lebih dari 2 orang membuat komisi pemilihan umum Provinsi DKI Jakarta menggelar pemungutan suara ulang di 2 TPS yaitu di TPS 01 Gambir dan TPS 19 Pondok kelapa Jakarta Timur. Di TPS 01 Gambir angka partisipasi pemilih menurun drastis jika di bandingkan 19 April lalu.

Di gelar sejak Sabtu pagi pemungutan suara ulang di TPS 01 Gambir Jakarta Pusat di ikuti 234 pemilih dari total 629 warga yang tercatat dalam daftar pemilih atau sekitar 37,5%. Angka partisipasi turun jika di bandingkan dengan partisipasi pemilih yang mencapai 76% di TPS 01 Gambir pada 19 April lalu.

Pemungutan suara ulang ini dilakukan setelah panitia pengawas pemilu menemukan adanya 2 orang yang menggunakan formulir C milik orang lain pada saat pencoblosan 19 April. Persoalan ini merupakan permasalahan yang sama dengan latar belakang pemungutan suara ulang pada putaran pertama.

"Menurut ketentuan memang pemilih dalam DPT itu memberikan C6 untuk di sampaikan kepada KPPS lalu dalam surat edaran dan PKPU dinyatakan kalau C6nya sekalipun di bawa tapi di curigai atau di ragukan keberadaannya maka boleh menggunakan identitas lain memuat nama foto dan alamat" ucap Betty Epsilon Idroos Komisioner KPU DKI Jakarta.

Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti menyatakan pelanggaran C6 tidak hanya terjadi di 2 TPS saja melainkan di 9 TPS. Namun di 7 TPS lain hanya di temukan 1 orang saja yang menggunakan formulir C6 milik orang lain sehingga tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang melainkan hanya penyidikan pidana pemilu. Bawaslu mencatat pelanggaran Pilkada DKI tidak hanya terkait penyalah gunakan C6 saja, juga dugaan pelanggaran administrasi hingga dugaan pidana pemilu.

Pemungutan suara ulang juga dilakukan di TPS 19 Pondok Kelapa Duren Sawit, Pemungutan suara ulang dilakukan karena di temukan penyalah gunakan form C6 di TPS ini. Saat hari pencoblosan ada 2 warga yang menggunakan form C6 milik orang lain. Berdasarkan undang-undang tentang pilkada jika lebih dari 1 orang menggunakan form C6 milik orang lain maka harus di lakukan pemungutan suara ulang. Jumlah DPT di TPS 19 ini adalah sebanyak 661 orang di tambah 8 orang tambahan. Tingkat partisipasi pada hari pencoblosan 19 April kemarin mencapai 90% atau sebanyak 551 suara di mana suara pasangan Anies-Sandi menjadi juara di TPS ini dengan Perolehan 349 suara sedangkan Basuki-Djarot 209 suara dan 9 suara tidak sah.

Penghitungan suara ulang dilakukan di TPS 19 Pondok Kelapa kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Suara Anies-Sandi tetap unggul di TPS ini. Pada pemungutan suara ulang ini hasil perhitungan tidak mengalami perubahan pemenang di mana pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengungguli pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dengan jumlah Perolehan suara sebesar 256 suara dari total suara yang sah sebesar 331 suara. Jumlah partisipasi kali ini sekitar 50% lebih rendah di bandingkan saat pencoblosan 19 April yang mencapai 90%. Menurut Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno yang meninjau lokasi ini rendahnya partisipasi di sebabkan oleh bertepatan dengan libur panjang.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat kasus penculikan anak mengalami kenaikan, terakhir di tahun 2016 terdapat peningkatan kasus jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang ada 16 kasus di tahun 2016 terdapat 26 kasus. Sementara di tahun 2017 KPAI masih mendata beberapa banyak kasus penculikan terhadap anak namun sebagai antisipasi KPAI menghimbau agar orang tua tingkatkan kewaspadaan terutama saat berada di ruang publik.

Meningkatnya Kasus Penculikan Anak

"anak-anak kita diberikan kewaspadaan yang paling utama adalah pengawasan yang aktif pastinya dari pihak orang dewasa ya karena ternyata penculikan pun juga ada dari orang tua kandung karena alasan konflik rumah tangga. Nah untuk anak-anak di berikan satu ada nomor kontak yang kapan pun bisa di kontak oleh mereka" ujar Erlinda Koordinator Divisi Sosialisasi KPAI.

Tentu saja banyak warga yang panik setelah membaca berita di koran Manado pos yang terbit 20 Maret lalu. Isu penjualan organ manusia di kliem bisa bernilai hingga 5 miliar rupiah, isu ini pun di kaitkan dengan maraknya kasus penculikan anak di sejumlah daerah. Namun nyatanya kasus ini tidak benar koran Manado pos Jumat hari ini sudah meluruskan pemberitaan tersebut, kapolda Sulawesi Utara memastikan pengawasan Polisi juga di tingkatkan di sekitar sekolah dan tempat bermain anak.

"ini menurut saya ini hoax karena apa dari rumah sakit pun juga sudah saya cek tidak ada itu yang harga-harga seperti itu, itu meresahkan masyarakat dan saya sudah jelaskan di Menado Pos hari ini bahwa itu hanya hoax dan tidak usah percaya sama itu namun demikian untuk meyakinkan kepada masyarakat seluruh jajaran saya sudah saya perintahkan saat-saat bubaran anak  sekolah, saat masuk sekolah, di tempat-tempat bermain anak-anak sudah kita back up seluruh anggota saya di sana.

Maraknya kasus penculikan anak di Jogjakarta semakin meresahkan. Tidak tanggung-tanggung para penculik bahkan mengincar anak-anak yang baru pulang sekolah. Dari kasus penculikan selama tiga tahun terakhir 2017 ini tercatat sebagai yang terbanyak di daerah Istimewa Jogjakarta. Kewaspadaan terus di tingkatkan bukan hanya orang tua, pihak sekolah juga lakukan sejumlah langkah preventif agar penculikan anak tidak merebak. Salah satunya dengan meningkatkan pengawasan.

Di SD Islam Al-Azhar 31 Sleman Jogjakarta misalnya sejak setahun belakangan sekolah ini terapkan sistem jam digital dalam bentuk aplikasi yang berfungsi memantau keberadaan anak selama di sekolah maupun di luar sekolah.

"melalui aplikasi jam digital itu orang tua bisa memantau keberadaan anak di manapun khususnya pada waktu jam sekolah anak itu ada tidak di kelas, anak itu sedang ada di lantai berapa, itu nanti akan terdeteksi dari rumah" ujar Erni Setyani Guru SD Al-Azhar 31 Sleman.

Kasus Penculikan Anak

Keamanan di sekolah juga di perketat, tidak sembarang orang dapat menjemput anak di sekolah. Orang tua maupun walinya yang akan menjemput sudah di bekali stiker yang di tempel pada kendaraan agar mudah di kenali pihak sekolah. Perbekalan materi pada anak juga harus dilakukan baik di sekolah atau pun dengan orang tua. Agar mereka dapat lebih waspada pada orang asing.

"anak-anak kalau dari saya pribadi lebih di bekali dengan password seperti itu jadi misalnya dia di jemput kawannya gitu anak tersebut sudah di bekali apa sih password yang biasa di gunakan orang tua sama anak tersebut gitu jadi tidak mudah terpengaruh gitu" ucap Widya Ilmiati Orang Tua Siswa SD Al-Azhar 31 Sleman.

Kasus penculikan anak di nilai Yayasan Lembaga Perlindungan Anak atau YLPA jogjakarta sering kali dilakukan atas dasar motif ekonomi. Konsep diri pada anak juga harus di bangun agar tidak mudah terbujuk rayuan modus penculik.

"Dari sisi Internal keluarga itu juga saya kira dari tahun ke tahun kita keluarga-keluarga kita itu mungkin kurang a ware terhadap perkembangan anak" kata Dimas Ariyanto Sekretaris YLPA.

Peran Pemerintah Daerah juga sangat di perlukan untuk menambah pungsi pengawasan. Untuk mencegah meluasnya kasus penculikan anak di Jogjakarta.

Dedi Ujang warga Kabupaten Bandung Barat terpukul saat pemakaman anak kandungnya Muhammad Kelvin Alviansyah. Bocah berusia tiga tahun ini diduga meregang nyawa pasca di aniaya ayah tirinya. Jenazah korban di makamkan Minggu pagi di TPU Cipta Harja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

Kasus kekerasan anak

Kediaman yang menjadi lokasi tewasnya Kelvin masih di beri garis Polisi. Di rumahnya Kelvin di aniaya hingga tewas oleh ayah tirinya Tubagus Hadi. Dari hasil otopsi korban alami luka di bagian kepala dan wajah, korban juga di duga di tenggelamkan ke ember berisi air pada Sabtu petang. Polisi menduga penganiayaan di lakukan karena pelaku tidak bisa mengontrol emosi saat korban terus-terusan menangis.

"neneknya melihat bapak tiri korban atas nama Tubagus Hadi Pemala, ketika anak itu nangis anak itu di bawa ke kamar mandi kemudian di masukan ke ember" ujar Kompol. Indarto Kapolsek Cipatat.

Polisi hingga kini masih memburu Tubagus Hadi dan Ani yaitu Ibu kandung korban. Keduanya melarikan diri pasca kejadian jumlah saksi juga masih di periksa.

Senin siang Kapolres Cimahi menemui Tubagus Hadi Komala di Mapolsek Cipatat, ia diduga menganiaya anak tirinya Muhammad Kevin Alviansyah yang baru berusia tiga setengah tahun hingga tewas. Hasil pemeriksaan sementara Polisi menduga kekerasan terhadap korban telah sering dilakukan.

"ibu kandungnya itu saat si ayah tirinya memukuli korban, kemudian jatuh di berdirikan lagi sama si ibu kandungnya artinya tidak ada upaya dari dia untuk mencegah melarang suaminya itu untuk melakukan penganiayaan kepada anaknya" ucap AKBP Ade Ary Syam Indradi Kapolsek Cimahi.

Selain Hadi Polisi juga telah menangkap istrinya Ani Cahyani yang merupakan ibu kandung korban. Keduanya di tangkap senin dini hari di Villa di Kawasan Cipanas Puncak. Namun Ani yang baru di nikahi selama tiga bulan membantah turut menganiaya anak kandungnya sendiri.

Dari hasil otopsi korban alami di bagian kepala dan wajah, korban juga diduga di tenggelamkan ke ember berisi air pada Sabtu petang hingga tewas. Jenazah Muhammad Kelvin Alviansyah telah dimakamkan pada Minggu pagi di TPU Cipta Harja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

Seorang anggota Brimob berpangkat Ipda di temukan tewas di Sekolah Polisi Negara (SPN) Labuan Panimba Polda Sulteng Kabupaten Tungkala Sulawesi Tengah. Diduga perwira brimob tersebut tewas akibat bunuh diri. Kasus dugaan bunuh diri yang dilakukan anggota Kepolisian juga terjadi di beberapa daerah bahakan pada tahun 2016 tercatat ada 16 anggota tewas dengan dugaan melakukan bunuh diri.

anggota Brimob berpangkat Ipda di temukan tewas di Sekolah Polisi Negara

Perwira Brimob Ipda Sasmidias di ketahui baru kembali dari operasi Tinombala di Kabupaten Poso. Ia merupakan perwira Polisi yang di BKO kan di Poso untuk menangkap sisa-sisa kelompok Santoso. Sasmidias dan pasukan BKO Operasi Tinombala rencananya akan kembali ke kesatuannya di Resmen 2 pelopor Kedung Halang Bogor. Namun tidak lama kemudian Sasmidas di temukan tewas di samping masjid SPN Polda Sulteng. Jenazah Sasmidias sempat di bawa ke rumah sakit Bhayangkara Palu dan di jaga ketat petugas.

Dini hari tadi sekitar pukul 02.00 WITA jenazah korban di terbangkan kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat komersial beserta ratusan pasukan Brimob BKO Operasi Tinombala yang akan kembali ke kesatuan masing-masing.

Kasus dugaan bunuh diri yang di lakukan anggota Kepolisian juga sempat terjadi di beberapa daerah. Pada November 2016 anggota Polisi Perairan berpangkat Baratu di temukan tewas di kamar mandi kosnya. Di duga ia tewas bunuh diri dengan menancapkan sangkur pada bagian dada.

Kasus serupa juga di lakukan seorang Kapolsek Karang Sembung pada Oktober 2016 lalu. Kapolsek bernama Ipda Nyariman itu di duga stres karena gagal meloloskan anak seorang temannya dalam tes masuk Polri, ia mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri.

Pada tahun 2016 tercatat ada 16 anggota kepolisian tewas dengan cara bunuh diri. Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat itu meminta kepala pusat kedokteran dan kesehatan serta kepala pusat penelitian dan pengembangan untuk meneliti fenomena Polisi yang mudah bunuh diri.